Detail Tulisan/Berita

Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo

Kementerian Koperasi Bakal Kembangkan Model Desa Wisata
KATEGORI Berita Wisata

 

Pariwisata merupakan industri yang menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi nasional. Hal itu terlihat dari sektor pariwisata selalu mengalami pertumbuhan dan mampu mempertahankan pertumbuhannya tersebut setiap tahun. Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata Oneng Setya Harini mengatakan, selama beberapa tahun terakhir , sektor pariwisata membuat kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu sektor ini mampu menjadi pencetak banyak lapangan kerja dan devisa bagi negara.

Dia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 10,41 juta kunjungan. Angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 10 juta kunjungan. Sementara pada 2016, Kementerian Pariwisata menetapkan target kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai sebesar 272 juta wisatawan. Jumlah tersebut terbagi atas 12 juta wisatawan mancanegara dan 260 juta wisatawan nusantara. BACA JUGA Pariwisata Diyakini Bisa Jadi Pemberi Kontribusi Terbesar ke PDB Kemenpar Libatkan SMK untuk Bangun Pariwisata Incar 20 Juta Turis, RI Ajak Swiss Bangun Sekolah Pariwisata "Dari kunjungan wisatawan mancanegara tersebut, kami memproyeksikan Indonesia akan menerima pendapatan devisa sebesar Rp 172 triliun. Kemudian, untuk wisatawan nusantara ditargetkan jumlah pengeluaran mencapai Rp 223 triliun," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Untuk mengimbangi target tersebut, lanjut Oneng, setiap destinasi wisata harus bersolek dengan baik agar mampu bersaing dalam mendapatkan kue belanja wisata nasional. Daerah-daerah harus berlomba menawarkan keunggulan potensi wisatanya, mulai dari perhotelan, kapal wisata, agrowisata, wisata alam, kuliner dan sebagainya. "Namun pengelolaan bisnis wisata ini didominasi swasta baik oleh modal asing maupun investor lokal yang kurang menyentuh kesejahteraan masyarakat sekitar. Sementara koperasi menjadi salah satu badan hukum Indonesia, namun masih minoritas dalam bisnis pariwisata," kata dia. Menanggapi hal tersebut, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan telah mendorong keterlibatan koperasi masuk mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata. Tujuannya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pariwisata berbasis komunitas sehingga menyejahterakan anggota koperasi dan masyarakat sekitar objek pariwisata.

"Kemenkop UKM menjadikan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata sebagai program unggulan. Kemenkop memberikan fasilitas dan bantuan yang bersifat stimulan sebagai modal koperasi," ungkapnya. Wayan menyatakan, pihaknya juga secara serius mengembangkan model desa wisata yang dikelola oleh koperasi. Ada delapan desa wisata yang mendapat pembinaan Kemenkop UKM, yaitu Kabupaten Samosir, Sumatera Utara; Desa Sesaot dan Desa Banyumulek di NTB; Taman Laut 17 Pulau Kabupaten Ngada dan Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; Kampung Mempura, Riau; Danau Lut Tawar, Aceh Tengah; Candi Borobudur, Magelang. "Koperasi yang di masing-masing daerah wisata bergerak menjalankan berbagai usaha, antara lain penataan homestay, kapal wisata, penataan UKM sekitar obyek wisata," tandas dia. (Dny/Gdn)